Ratusan Dosen ASN Tuntut Tunjangan Kinerja dan Usut Dugaan Mafia Anggaran 

03/02/2025 : 16.00 WIB

Jakarta, 3 Februari 2025 — Ratusan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024. Aksi ini berlangsung damai namun penuh semangat, dengan para dosen membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka atas hak finansial yang telah lama tertunda.

Dalam orasinya, para perwakilan aliansi menyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, para dosen ASN tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana yang telah dijanjikan. Padahal, dalam banyak kementerian dan lembaga, tunjangan kinerja merupakan hak rutin yang dibayarkan kepada ASN sesuai kinerja dan tanggung jawab jabatan. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan terhadap tenaga pendidik yang seharusnya mendapatkan perlakuan setara dengan ASN dari instansi lain.

Para dosen juga menuding adanya praktik-praktik tidak transparan dan kemungkinan campur tangan "mafia anggaran" dalam proses pengelolaan tunjangan tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo segera memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap proses anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta menindak pihak-pihak yang mempermainkan hak para ASN. Seruan untuk transparansi anggaran dan akuntabilitas publik menggema kuat dalam demonstrasi ini.

Lebih dari sekadar persoalan uang, aksi ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakuan diskriminatif yang selama ini dirasakan oleh para dosen ASN. Mereka mengaku tetap menjalankan tugas akademik dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pengajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Namun, dedikasi tersebut tidak dibarengi dengan keadilan dalam hak finansial yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan mereka sebagai pendidik dan pelayan negara.

Pihak Istana melalui staf komunikasi presiden menyatakan bahwa aspirasi dari para dosen akan disampaikan langsung kepada Presiden. Pemerintah mengapresiasi jalannya aksi yang tertib dan menjanjikan untuk menelusuri lebih lanjut duduk perkara belum cairnya tunjangan kinerja tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi terkait alasan tertundanya pembayaran tukin para dosen ASN tersebut.

Aksi ini menjadi penanda penting bahwa para dosen ASN siap menyuarakan hak-haknya secara terbuka dan sistematis. Mereka berharap, pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga segera mengambil tindakan konkret. Jika tuntutan ini tidak mendapat respon dalam waktu dekat, aliansi menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. Tuntutan ini bukan hanya soal uang, melainkan tentang pengakuan, keadilan, dan penghargaan terhadap profesi akademik sebagai pilar penting dalam pembangunan bangsa.

Indrawan Susetyo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.